SEJARAH DINAS  :

Seiring semangat reformasi yang terjadi pada tahun 1998 terbitlah Undang-undang Otonomi Daerah yang menyerahkan beberapa urusan pemerintah kepada daerah dan memberi kebebasan daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Dengan adanya penyerahan tersebut beberapa instansi departemen yang ada di daerah yang tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat diserahkan kepada daerah.

Sebagai perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut terbentuklah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun yang merupakan penggabungan dari Eks Departemen Tenaga Kerja, Departemen Transmigrasi dan Departemen Perburuhan.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pembentukan nomenklatur, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja daan Transmigrasi Kabupaten Madiun ditinjau kembali (dirubah). Perubahan tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang menggabungkan Dinas Sosial dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pada bulan September 2014, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lama yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan pernyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berikutnya ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang menuntut penyesuaian kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 yang menetapkan Dinas Tenaga Kerja Tipe B sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Kedudukan, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 TAHUN 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, dan selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Madiun Nomor 73 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun.